HUKUM PAJAK

HUKUM PAJAK

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Hukum Pajak atau Hukum Fiskal adalah himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum (hak dan kewajiban) antara pemerintah sebagai pihak yang mengurus penerimaan negara (pengambil/pemungut pajak) dengan rakyatnya sebagai pembayar pajak.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

Kedudukan hukum pajak terhadap hukum lainnya secara gamblang dapat digambarkan dalam skema berikut:

Dalam skema tampak  kedudukan hukum pajak berada dalam ranah hukum publik dan berdiri sendiri seperti hukum tata negara, hukum administrasi dan hukum pidana. Akan tetapi, ada pendapat lain (Santoso Brotodiharjo) yang menyatakan bahwa hukum pajak termasuk kedalam kategori anak Hukum Administrasi. Walaupun demikian hukum pajak memiliki tugas yang sifatnya berbeda dengan hukum adminsitrasi, hukum pajak juga memiliki tata tertib dan istilah-istilah tersendiri dalam teknisnya. Sehingga, pantaslah jika hukum pajak berdiri sendiri seperti hukum administrasi.

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PERDATA

Dalam kaitannya dengan Hukum Perdata dapat dikategorikan menjadi dua hubungan yang erat antara Hukum Pajak dengan Hukum Perdata, yaitu:

• segala kejadian, keadaan dan perbuatan dalam ranah hukum perdata menjadi dasar kemungkinan pemungutan pajak. Contohnya adalah Pendapatan, Kekayaan dan Perjanjian Penyerahan.
• hukum pajak dapat menjadi lex specialis dari hukum perdata, sebab berdasarkan suatu ajaran (Prof. Mr. Paul Scholten) memandang bahwa hukum perdata merupakan hukum umum yang meliputi segala-galanya kecuali jika hukum publik menentukan lain.

HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN HUKUM PIDANA

Hukum Pidana memberikan ketegasan pada hukum pajak dengan memberikan sanksi pidana. Setiap wajib pajak yang melanggar ketentuan dalam hukum pajak diancam dengan pidana. Misalnya, wajib pajak yang memindahtangankan pajak atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam Pasal 231 KUHPidana.

SISTEMATIKA HUKUM PAJAK

Hukum Pajak dibagi menjadi dua, yaitu Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Material.

Hukum Pajak Formal adalah peraturan-peraturan hukum pajak yang memuart ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, untuk menegakkan atau mempertahankan (melaksanakan) ketentuan hukum pajak material.

Contoh Hukum Pajak Formal : Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Hukum Pajak Material adalah hukum pajak yang memuat tentang subjek pajak, wajib pajak, objek pajak dan tarif pajak.

Contohnya : Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Perlawanan terhadap pajak dikategorikan dalam dua jenis, yakni perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif tidak semata-mata dilakukan secara sengaja dan sistematis, tetapi lebih dikarenakan oleh kebiasaan masyarakat.

Contohnya :

Kebiaaan menyimpan uang dirumah atau dibelikan emas, ini bukan merupakan cara menghindari pajak, tetapi masyarakat yang belum terbiasa dengan perbankan.

Perlawanan Aktif

Perlawanan pejak secara aktif merupakan serangkaian usaha yang dilakukan wajib pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

Perlawanan Aktif ini dibagi dua yaitu:

Penghindaran Pajak (tax avoidance)

Penghindaran Pajak adalah usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian-pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

Penggelapan Pajak (tax evasion)

Penggelapan Pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan-peraturan perpajakan, seperti memberikan data-data palsu atau menyembunyikan data.